Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun ekonomi nasional dari sektor riil yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Arah kebijakan pemerintah tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan, tetapi juga pada pangan, desa, koperasi, energi, dan produksi dalam negeri.

Dalam sejumlah agenda pada Mei 2026, pemerintah menunjukkan fokus besar terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pemulihan aset negara, perlindungan sosial, hingga hilirisasi industri.

Ekonomi Tidak Hanya Dilihat dari Pasar Keuangan

Narasi besar yang muncul dari berbagai pernyataan pemerintah adalah bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya diukur dari pergerakan dolar, bursa saham, atau pasar global. Ekonomi Indonesia juga harus dilihat dari kemampuan rakyat memproduksi kebutuhan sendiri, terutama dari sektor pertanian dan desa.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa ekonomi Indonesia harus tumbuh dari sawah, ladang, koperasi, dan pasar rakyat, bukan hanya dari pusat keuangan besar. Dengan cara ini, pemerintah ingin memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari bawah.

Ketahanan Pangan Jadi Fokus Utama

Salah satu langkah yang disorot adalah penguatan sektor pangan. Presiden Prabowo memimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II 2026 di Tuban. Program tersebut dilakukan pada lahan sekitar 189.760 hektare dengan estimasi produksi mencapai 1,23 juta ton jagung. Pemerintah menilai capaian ini dapat memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Untuk menjaga keberlanjutan hasil panen, pemerintah juga memulai pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton. Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Koperasi Desa Didorong Jadi Motor Ekonomi

Selain pangan, pemerintah juga mendorong penguatan koperasi desa. Presiden meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Koperasi ini diposisikan sebagai penggerak rantai pasok pangan dari tingkat desa.

Dengan koperasi yang lebih kuat, petani dan masyarakat desa diharapkan memiliki akses lebih baik terhadap distribusi, penyimpanan hasil panen, dan pemasaran produk. Hal ini penting agar nilai ekonomi tidak hanya berhenti di tengkulak atau pelaku besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

Perlindungan Sosial dan Aset Negara

Pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Program ini diarahkan agar bantuan lebih tepat sasaran melalui optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Selain itu, pemerintah juga menekankan pemulihan aset negara, termasuk penguasaan kembali lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare serta denda administratif sebesar Rp10,27 triliun.

Kesimpulan

Arah ekonomi yang ditekankan Presiden Prabowo menunjukkan upaya membangun kemandirian nasional dari sektor paling dasar: pangan, desa, koperasi, dan produksi. Strategi ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global, karena ekonomi yang kuat bukan hanya bergantung pada pasar dunia, tetapi juga pada kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sendiri.

Jika program ini berjalan konsisten, desa dan sektor pangan bisa menjadi fondasi penting bagi ekonomi Indonesia ke depan.